Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik tahun 2018

"Sebanyak 301 titik akses internet gratis sudah dipasang dinas Kominfo Kota Madiun dan kedepan akan diperbayak tidak hanya pada gedung, area publik milik pemerintah tetapi juga menyentuh kelompok masyarakat seperti posyandu, BKB, BKR bahkan Karang taruna sehingga lebih banyak masyarakat yang menikmati internet gratis bagi warga" ungkap Aflah mewakili Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun pada kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik tahun 2018

Bertempat di Gedung Asrama Haji, Walikota Madun Sugeng Rismiyanto berharap Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar Kamis (1/3/2018) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun menjadi upaya untuk menyiapkan rencana kerja maupun usulan kegiatan pembangunan di tahun 2019 mendatang. hal tersebut beliau sampaikan pada pembukaan forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik.

“Di saat inilah kita sedang merekam atas apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan itu menjadi yang hal wajib kita bawa untuk kemashalatan masyarakat khususnya di dalam pembangunan 2019,” pesannya. Mengingat hal tersebut, Walikota menekankan setiap OPD yang ada dalam forum ini wajib menyampaikan prioritas tahun 2019.

Prioritas pembangunan tahun 2019 tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemisikinan, peningkatan infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sanitasi kota untuk meningkatkan kualitas hidup, peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses.

Pembahasan usulan pembangunan tahun 2019, lanjutnya, tidak bisa terlepas dari hasil yang sudah dicapai dan apa yang menjadi koreksi di tahun 2016 maupun 2017. “Saya mohon apa yang ada kita anggarkan dan nanti kita rencanakan habis, sehingga nanti kita bisa minta atas kekurangan-kekurangan itu,” ungkap Walikota.

Lebih lanjut Walikota menyampaikan ketika membuat perencanaan pasti berdasarkan plan (rencana) dan budget (keuangan), sehingga jangan sampai ketika sudah membuat perencanaan tidak dilaksanakan sehingga ada silpa yang fantastis.

“Jangan sampai ada yang kesingsal, semua usulan baik dari masyarakat, pemerintah maupun legislatif harus ditampung dan harus dikawal,”tegas Walikota dihadapan 300an undangan.

“Karena ada hak dari masyarakat, adanya keterbukaan ini masyarakat bisa melihat berdasarkan silpa, apa saja yang belum dilaksanakan, oleh karena itu harus dikawal dengan benar,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Madiun, Totok Sugiarto, mengatakan Forum OPD ini pada dasarnya merupakan musrenbang OPD di mana setelah hasil musrenbang kecamatan, OPD terkait diminta untuk menyikapi usulan-usulan dari masyarakat tersebut dan dituangkan ke dalam renja OPD yang bisa dipakai untuk kegiatan tahun 2019 sesuai dengan skala prioritas yang ada.
“Setelah ini pada tanggal 14 Maret (musrenbang) kita gelar usulan-usulan tersebut untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun 2019,”pungkasnya.

Pada sesi berikutnya dilanjutkan Pembagian Kelompok kelas dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2019. KIM yang merupakan stakeholder dari Dinas Kominfo tergabung pada kelompok 1. hal yang dicatat pada pembahasan kali ini yang pertama, Dinas Kominfo Kota Madiun sudah memasang sebanyak 301 titik yang tersebar di gedung pemerintah, akses publik serta infrastruktur milik pemkot. kedepan akan ditambah di kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti KIM, Posyandu, BKR dan lain-lain sehingga lebih banyak masyarakat yang menikmati internet gratis. yang kedua adalah Perhatian Dinas Kominfo kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Madiun sungguh luarbiasa terbukti tercatat akan diadakan 12 kali pertemuan yang artinya setiap bulan Dinas Kominfo akan membina KIM se Kota Madiun. AW-KIMCTK